SERAH TERIMA PEKERJAAN PERPRES 16 TAHUN 2018 TENTANG PBJ

PELAKSANAAN SERAH TERIMA PEKERJAAN MANGACU PADA PASAL 57 DAN 58 PERATURAN PERESIDEN NO 16 TAHUN 2018

Oleh :

NAFRIANDI

Pentingnya Serah Terima Pekerjaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana hal tersebut tidak saja di atur dalam Peraturan Presiden, namun dalam aturan lebih tinggi hal tersebut juga telah lebih dulu di atur, yaitu dalam Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi yaitu pada Pasal 54 ayat 1 dan 2 berbunyi :

Pasal 54

1. Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

2.     Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Tidak saja pada Peraturan yang baru, pada peraturan sebelumnya Undang-undang no 18 tahun 1999 hal tersebut ditekankan pada Pasal 4 ayat 3 dan 4 berbunyi :

3.     Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

4.   Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Serah terima hasil pekerjaan terkait Jasa Konstruksi kemudian diatur lebih lanjut pada turunannya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presidan, bahkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah untuk proses tertentu langsung menekankan ke Kementeriam terkait dalam hal ini kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR), untuk mengeluarkan Petunjuk Teknis dengan menerbitkan Peraturan Menteri.

Peraturan Perundang-undangan terkait barang/jasa khususnya Jasa Konstruksi :

1.   Undang-undang no. 18 Tahun 1999 Pengganti Undang-undang no 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2.   Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengganti saat tulisan ini di buat belum keluar.

3.  Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah

Petunjuk Teknis Terkait

1.     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 07/PRT/M/2011 dan perubahan ketiga Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

2.      Peraturan lainnya yang diamanatkan melalui Lembaga

Serah Terima Pekerjaan merupakan proses yang sangat penting dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga ketentuan dan proses serah terima diatur secara khusus dalam peratuturan perundang-undangan, pelaku pelaksanaan dalam pengadaan/barang jasa siapa dan apapun namanya mungkin tidak terlalu persoalan dalam implementasinya.

Serah terima pekerjaan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu kita bahas bersama, supaya dalam pelaksanaannya tidak berbeda persepsi, sebab serah terima pekerjaan menyangkut dengan proses pembayaran oleh Penanda Tangan Kontrak.

Amanat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 terkait serah terima pekerjaan tertuang dalam pasal 57 dan 58 berbunyi :

Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 57

1.  Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

2.      PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

3.      PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 58

1.      PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

2.  PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.

3.      Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara

Dari pasal diatas dapat kita simpulkan para unsur yang terlibat dalam Serah Terima Pekerjaan antara lain :

1.      Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

2.      Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

3.      Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau

4.      Pengguna Anggaran (PA)

Mengacu pada 2 (dua) Pasal tersurat yaitu pasal 57 dan 58 Peraturan Presiden no 16 tahun 2017 penulis mencoba untuk menuangkan dalam bentuk rencana proses pelaksanaan secara berurutan sebagai berikut :

1.      Fisik 100 % telah ditanda tanganni PPK

2.      Surat Permintaan tertulis Oleh Penyedia Kepada PPK lampirkan fisik 100 %

3. PPK melakukan monitor lapangan dan memeriksa kelangkapan Administrasi kegiatan menghasilkani Check list administrasi yang dibubuhkan tanda tangan

4.   Serah Terima Pekerjaan mengahasilkan Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani kedua belah Pihak

5.      Penyerahan seluruh dokumen kepada PA/KPA

6.      PA/KPA menyerahkan dokumen kepada PjPHP/PPHP untuk dilakukan pemeriksaan administrasi

7.      Jika Lengkap Administrasi diserahkan kembali ke PA/KPA (berita acara pemeriksaan oleh PjPHP dan PPHP)

8.    Jika tidak lengkap Administrasi diserahkan kembali ke PA/KPA untk dikembalikan kepada PPK (berita acara pemeriksaan tidak lengkap oleh PjPHP dan PPHP), kemudian ulangi proses setelah PPK melengkapi dokumen administrasi

9.      Setelah lengkap PA/KPA menyetujui serah terima pekerjaan antara PPK dengan PA/KPA

10.  Proses Pencairan 95 %

Dilihat dari proses yang ada, penulis menyimpulkan prosesnya sangat panjang untuk proses kelengkapan administrasi, ketika proses admistrasi panjang, maka akan berpengaruh pada proses pencairan, dalam pencairan kegiatan PPK tidak boleh terlambat dalam permintaan pencairan oleh penyedia, jika terlambat maka PPK telah melakukan cidera janji (lihat pasal 23 huruf (g) PP 29 Tahun 2000).

Untuk menghindari cidera janji PPK, ada baiknya Pasal 58 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak dikaitkan dengan pasal 57 perpres bersangkutan, biarlah proses serah terima pekerjaan pada pasal 57 berdiri sendiri, sehingga pencairan akan lebih cepat yaitu setelah serah terima pekerjaan antara Penyedia Jasa dengan PPK.

Seluruh dokumen pencairan (Termyn/sertifikat bulanan/sekaligus) adalah termasuk bagian dari dokumen yang harus diserahkan kepada PA/KPA oleh PPK, karena dokumen tersebut merupakan dan termasuk dalam klausul yang diperjanjikan dalam kontrak konstruksi, perjanjian yang disepakati kedua belah pihak harus tuntas pelaksanaaan, prosesnya pelaksanaan dan seluruh administrasi terkait hak dan kewajiban kedua belah Pihak, mulai dari penyerahan lapangan dari PPK ke Penyedia (sebelum pelaksanaan) sampai serah terima terakhir (FHO) semuanya menjadi dokumen kegiatan yang baru bisa diserahkan oleh PPK setelah serah terima akhir (FHO) selesai.

Jika penyerahan dokumen setelah serah terima pertama (PHO), maka sesungguhnya kegiatan tersebut belum selesai dilaksanakan, mengapa? Kerena waktu kontrak yang diperjanjikan belum selesai dijalani, kapan selesainya waktu kontrak? Waktu kontrak selesai apabila Waktu Pelaksanaan + waktu pemeliharaan telah berakhir dengan bukti dilakukannya serah terima akhir (FHO), maka idealnya serah terima antara PPK denga PA/KPA baru bisa dilaksanakan apabila serah terima akhir (FHO) dilaksanakan oleh Pengikat janji.

Sebaiknya Proses Serah terima menurut Penulis :

Serah Terima Pekerjaan antara Penyedia dengan PPK dan Serah Terima PPK dengan PA/KPA seharusnya terpisah, maka pasal 58 sebaiknya tidak dakaitkan/berantai dengan Pasal 57, sehingga proses antara Serah terima Penyedia dengan PPK dan PPK dengan PA/KPA dalam pelaksanaannya tidak campur aduk yang dapat  membuat penyelenggara berbeda persepsi dalam implementasinya.

Waktu Kontrak terdiri dari masa pelaksanaan di tambah dengan masa pemeliharaan, dimana Masa pelaksanaan diakhiri dengan serah terima pertama (PHO) pekerjaan dan masa Pemeliharaan diakhiri dengan serah terima akhir (FHO) pekerjaan, apabila FHO telah selesai dilakukan berarti masa kontrak telah berakhir, proses dimaksud menurut penulis sebaiknya : 

Proses Serah Terima Pertama (PHO) Antara Penyedia dengan PPK

1.      Progress Fisik 100 % telah ditanda tanganni PPK

2.      Surat Permintaan tertulis Oleh Penyedia Kepada PPK lampirkan fisik 100 %

3. PPK melakukan monitor lapangan dan memeriksa kelangkapan Administrasi kegiatan menghasilkani Check list administrasi yang dibubuhkan tanda tangan

4.      Berita Acara Serah Terima pertama (PHO) yang ditanda tangani kedua belah Pihak

5.      Serah terima pertama (PHO) dan dokumen lainnya sebagai dasar Proses pencairan 95 %

6.      Laporan kepada PA/KPA

Proses Serah Terima Terakhir (FHO) Antara Penyedia dengan PPK

7.      Progres Fisik 100 % dan dokumen bukti perbaikan masa pemeliharaan

8.      Surat Permintaan tertulis Oleh Penyedia Kepada PPK lampirkan fisik 100 % dan bukti perbaikan masa pemeliharaan

9.   PPK melakukan monitor lapangan dan memeriksa kelangkapan Administrasi kegiatan dengan Check list administrasi yang dibubuhkan tanda tangan

10.  Berita Acara Serah Terima terakhir (FHO) yang ditanda tangani kedua belah Pihak

11.  Serah terima terakhir (FHO) dan dokumen lainnya sebagai dasar Proses pencairan 5 % sisa atau pengembalian Jaminan pemeliharaan

12.  Proses Pencairan 5 % atau Pengembalian Jaminan Pemeliharaan

Proses Serah terima antara PPK dengan PA/KPA

1.      Seluruh dokumen dan termasuk BA serah terima pertama (PHO) pekerjaan dan BA serah terima terakhir (FHO) pekerjaan telah dilengkap

2.      Penyerahan dokumen oleh PPK kepada PA/KPA

3.      PA/KPA meminta PjPHP dan PPHP untuk melakukan pemeriksaan dokumen

4.     Jika tidak lengkap dengan berita acara diserahkan kembali ke PA/KPA untuk dikembalikan kepada PPK (ulangi proses setelah PPK melengkapi semua dokumen administrasi)

5.     Setelah lengkap PA/KPA menyetujui serah terima pekerjaan antara PPK dengan PA/KPA dengan berita acara serah terima.

6.      Proses Pengadaan barang/jasa selesai dan siap untuk dicatat sebagai aset.

Serah terima antara PPK dengan PA/KPA setelah serah terima pertama (PHO) tidak perlu dilakukan cukup dalam bentuk laporan saja ke PA/KPA selaku pimpinan.